Tax-mania

TwitterFacebookGoogle PlusLinkedInRSS FeedEmail
  • Home
  • Belajar Pajak
    • Pengantar Perpajakan
    • KUP
    • PPSP
    • PPh OP dan Badan
    • PPh Potput
    • PPN,PPnBM,PTLL
    • PBB,BPHTB
    • PDRD
    • Pajak Internasional
  • Peraturan
    • KUP,PPSP
    • PPN,PPnBM,PTLL
    • PPh
    • PBB,BPHTB
    • Lainnya
      • Office
  • Formulir
    • SPT
      • OP
      • Badan
      • Potput
      • PPN
    • STP,SKP
    • Penagihan
    • SSP
    • Lainnya
  • Artikel
  • DJP
    • Selayang Pandang
    • Kantor Pusat
    • Kantor Wilayah
    • KPP
    • KP2KP
  • Tentang Saya

Sample Text

Arsip Blog

  • ▼  2012 (11)
    • ▼  Juni (11)
      • PPN, PPnBM, dan PTLL
      • Subjek PPN non-PKP
      • Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak
      • Legal Karakter PPN
      • PPh Potput
      • Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
      • Pejabat dan Jurusita Pajak
      • Jangka Waktu Kegiatan Penagihan
      • Pengertian dan Landasan Hukum penagihan Pajak
      • Pajak Penghasilan Pasal 21
      • Pengertian PPh Pemotongan dan Pemungutan

Kamis, 14 Juni 2012

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

06.47    No comments

Pengertian dan Landasan Hukum penagihan Pajak
Jangka Waktu Kegiatan Penagihan
Pejabat dan Jurusita Pajak

Kirimkan Ini lewat Email BlogThis! Bagikan ke X Berbagi ke Facebook
Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda

0 komentar:

Posting Komentar

  • Popular Posts
  • Archives

Postingan Populer

  • PPN, PPnBM, dan PTLL
    Legal Karakter PPN Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Subjek PPN non-PKP
  • Pejabat dan Jurusita Pajak
    PEJABAT DAN JURUSITA PAJAK A.     Pejabat 1.       Pengertian Pejabat Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tent...
  • Pengertian PPh Pemotongan dan Pemungutan
    PAJAK PENGHASILAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN (PPh Potput) A.     Pengertian PPh Potput Sebelum kita membahas tentang Pajak Pengha...
  • Pengertian dan Landasan Hukum penagihan Pajak
    PENGERTIAN DAN LANDASAN HUKUM PENAGIHAN PAJAK A.     Penagihan Pasif dan Penagihan Aktif Dengan adanya sistem self assessment , telah dib...
  • Subjek PPN non-PKP
    Pajak Pertambahan Nilai dikenakan kepada siapapun yang melakukan : 1.       Impor Barang Kena Pajak (Pasal 4 ayat (1) huruf b) 2.      ...
  • Legal Karakter PPN
    Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi mema...
  • Jangka Waktu Kegiatan Penagihan
    JANGKA WAKTU KEGIATAN PENAGIHAN Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 9 UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat ...
  • Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak
    A.     Barang Kena Pajak 1.       Pengertian Barang Menurut pasal 1 angka 2 UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-...
  • PPh Potput
    Pengertian PPh Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21
  • Pajak Penghasilan Pasal 21
    PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 A.     Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21 atau biasa di sebut dengan PPh Pasal 21 adalah  pajak atas penghasi...

Daftar Blog Saya

  • Direktorat Jenderal Pajak
    DJP, Ditjen Minerba, dan SKK Migas Bersinergi Kawal Penerimaan Negara dari Sektor Tambang dan Migas
    22 jam yang lalu
  • Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Total Tayangan Halaman

Diberdayakan oleh Blogger.

Translate

About Me

Unknown
Lihat profil lengkapku

Cari yang hilang

Blog Archive

  • ▼  2012 (11)
    • ▼  Juni (11)
      • PPN, PPnBM, dan PTLL
      • Subjek PPN non-PKP
      • Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak
      • Legal Karakter PPN
      • PPh Potput
      • Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
      • Pejabat dan Jurusita Pajak
      • Jangka Waktu Kegiatan Penagihan
      • Pengertian dan Landasan Hukum penagihan Pajak
      • Pajak Penghasilan Pasal 21
      • Pengertian PPh Pemotongan dan Pemungutan

Recent Posts

Pages

  • Beranda

Download

 
Copyright © 2011 Tax-mania | Powered by Blogger
Design by Free WP Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Call from Israel to USA